ANALISA PENERAPAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON - Waluyo, - (2016)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang proses transaksi jual beli ikan adat nelayan dan faktor penyebab adanya jual beli ikan adat nelayan dan pengaturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap jual beli ikan adat Nelayan Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori budaya hukum sebagaimana dikemukan oleh Lawrence Friedman. Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dirumuskan jual beli yang dilakukan menurut perspektif Hukum Islam maupun perspektif hukum positif sama-sama adanya perjanjian yang didasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Didapatkan bahwa dalam proses jual beli ikan para nelayan di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, hanya boleh menjual ikan kepada para tengkulak yang telah memberikan modal awal dan tidak boleh menjual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau ke Pembeliannya, sehingga dengan terpaksa para nelayan menjual kepada tengkulak tersebut dengan harga yang ditentukan oleh para tengkulak. Transaksi jual beli di antara masyarakat nelayan dengan tengkulak di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah dilakukan dengan cara pemberian modal oleh tengkulak dan selanjutkan nelayan diharuskan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dan tidak boleh menjual kepada pihak lain. Berdasarkan analisis Hukum terhadap transaksi jual beli tersebut, jika menurut Hukum Islam, maka transaksi seperti itu tidak diperbolehkan, sebab adanta tekanya tekanan dari tengkulak kepada nelayan dalam proses penentuan harga dan monopoli penjualan. Sedangkan jika menutut Hukum positif transaksi seperti itu tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.