KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Bibliographic Details
Main Author:	Sulistiyono, - (Author)
Format:	Book
Published:	2015-12-19.
Subjects:	Thesis NonPeerReviewed
Online Access:	Link Metadata
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kreditor Dalam MelaksanakanEksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: Putri, Bintang Adita, et al.
Published: (2014)

Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Fidusia Yang Diterima Kreditur Dalam Hal Debitur Pailit (Presfektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
by: YHUWANA, CYNTHIA AYU, et al.
Published: (2015)

Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan FidusiaDalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang TelahDinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
by: Puspitasari, Marisa Ramadhani, et al.
Published: (2013)

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR (Studi Kasus Ace Hardware)
by: Dinda Putri Oktaviansjah,
Published: (2022)

KEDUDUKAN PENJAMIN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN(Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt/Sos/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)
by: Nuzul Hakim, -
Published: (2015)

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan MA No. 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)
by: Helthon Boy Santoso, -
Published: (2015)

IMBALAN JASA KURATOR DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT. ( Studi Kasus Kepailitan PT.Telekomunikasi Selluler ) PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO:48/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST.
by: Dwi Atmoko, -
Published: (2017)

KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TERHADAP PENANGANAN KORUPSI
by: Mohammad Aldi Aliansyah, , et al.
Published: (2021)

KEADAAN INSOLVENT PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN MEMBAYAR UPAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA)
by: Jesica Alfani Chrisisn,
Published: (2022)

PEMENUHAN HAK KREDITOR SEPARATIS SEBAGAI PEMEGANG HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN
by: Muhammad Danu Syachputra,
Published: (2022)

PERANAN KEJAKSAAAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN NOMOR 16 TAHUN 2004
by: Totok Alim Prawiro Widodo, -
Published: (2015)

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Kelvin Breyen Hutabarat,
Published: (2024)

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
by: Siti Ainul Latifah,
Published: (2024)

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG UUPA TERHADAP KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
by: JANNAH , NUR
Published: (2010)

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
by: M. Khoiri, -
Published: (2018)

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
by: Icha Dwi Pramestia,
Published: (2021)

NASKAH AKADEMIK PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
by: Wicipto Setiadi, -
Published: (2011)

EKONOMI POLITIK PRIVATISASI AIR DI INDONESIASTUDI KASUS : DINAMIKA PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 (2013-2015)
by: Riandini Syahnaz, -
Published: (2016)

PAKET SOSIALISASI WAWASAN GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
by: Siti Malikhah T Towaf
Published: (2011)

IDENTIFIKASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 YANG SEBAGIAN KETENTUANNYA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
by: Djoko Djumarno,
Published: (2021)

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI)
by: Putri Sukmiani,
Published: (2022)

Pelaksanaan Wakaf Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012)
by: Susanti, Ufik, et al.
Published: (2013)

Prinsip Insaniyah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT)
by: Mawindi, Dwi Satriani Begi, et al.
Published: (2015)

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM
by: Niniek Susilowati, -
Published: (2015)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
by: Kunto Catur Pangestu, -
Published: (2015)

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
by: Desi Anggraeni, -
Published: (2015)

EKSISTENSI LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA
by: Zuherna, -
Published: (2015)

PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PERKAWINAN SIRRI DAN HAK-HAK ANAK (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG KEPENDUDUKAN)
by: Ananda Saputra,
Published: (2022)

PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.SUS/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Tahun 2017)
by: Wahyudi Dewantara, -
Published: (2018)

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014TENTANG HAK CIPTA
by: Anwar Hidayat, -
Published: (2016)

Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah(Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi)
by: Febrantoro, Bagas, et al.
Published: (2015)

PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKA
by: Agus Arifin, -
Published: (2015)

PROSPEK GURU AGAMA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NOMOR 14/2005
by: Buna'i -
Published: (2006)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAKBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: Erna Rachmania, -
Published: (2015)

REFORMULASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI
by: Rizkydhio Putera Bermuda,
Published: (2023)

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Efendi, Febri Mahfud, et al.
Published: (2016)

TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
by: Rio Angger Prasetyo,
Published: (2021)

AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISETUJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI PRESIDEN
by: Amar Ridhwan Pangestu,
Published: (2022)

KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Similar Items

Similar Items