PENERAPAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Suprapto, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum atau tindak pidana bagi pelaku usaha yang hasil produksinya telah menyebabkan kerugian atau kematian bagi konsumen yang menggunakan hasil produksi berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori Negara hukum, dan teori asas pertanggung jawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dokrinal atau doctrinal research, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode analitis induktif, yang bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan diakhiri dengan penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tindak pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen sebagaimana pada kasus Biscuit Merie Super, yang telah mengakibatkan lima orang anak meninggal. Tindak pelaku usaha ini tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 62 ayat (3) tetapi juga pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 205, Pasal 306, dan Pasal 386. Dalam kasus Biscuit Merie Super, Tan Chandra Helmi sebagai Direktur Utama CV. Gabisco Tangerang adalah pelaku usaha dan sekaligus pengurus perusahaan, patut diberikan sanksi baik sebagai pelaku usaha tetapi juga sebagai korporasi. Jadi sebagai pelaku usaha, dapat dikenakan sanksi pidana enam tahun penjara sedangkan sebagai korporasi dapat dituntut dengan Pasal 61 dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saran yang diberikan sanksi pidana yang diberlakukan untuk korporasi patut dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran terhadap konsumen oleh korporasi. Untuk itu, diperlukan adanya revisi atas undang-undang perlindungan konsumen sebagai upaya memberikan perlindungan terhadapa konsumen dari tindakan semena-mena pelaku usaha dan korporasi dengan memuat penerapan prinsip tanggung jawab mutlak.