KAJIAN TENTANG PROSES PERADILAN INDONESIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

• Main Author: Muhammad Yusuf, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-10-31.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5770/5/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/9/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5770/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan proses dalam sistem peradilan di Indonesia yang menggali lebih jauh peran hakim sebagai salah satu aparatur penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya untuk penegakan hukum serta untuk menciptakan kepastian hukum melalui proses peradilan. untuk itu dilakukan analisa pengaturan fungsi hakim dalam peradilan di Indonesia, untuk menganalisa implementasi fungsi hakim dalam proses peradilan di Indonesia dalam perspektif Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk menganalisa hambatan dalam pelaksanaan fungsi hakim dalam proses peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Yuridis, dimana akan diketahui bahwa fungsi hakim dalam peradilan Indonesia diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasan UUD 1945 dicantumkan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dan konsekuensinya dari padanya ialah menurut UUD 1945 ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.