AKIBAT HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA - Gunarto, - (2015)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dan mengetahui mekanisme penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi serta sistem pembuktian tindak pidana korupsi yang ideal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya menganut system pembuktian biasa, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Asas ini sangat bertentangan dengan konsep sistem pembuktian terbalik, yaitu bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah sebelum dapat membuktikan bahwa dirinya bersalah. Untuk mengkaji sistem pembuktian ini maka teori yang digunakan adalah teori Negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori perlindungan hukum, serta teori asas pembuktian terbalik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan secara yuridis normative, dimana diteliti data sekunder dan data primer yang bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perkembangan politik hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan melakukan berbagai perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengingat pemberantasan korupsi tidak semata-mata persoalan hukum tetapi juga persoalan sosial, ekonomi dan politik. Mekanisme penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia menganut pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana terdapat perluasan mengenai ketentuan tentang alat bukti petunjuk yang memudahkan penyidik untuk membongkar kasus korupsi yang menggunakan kecanggihan teknologi dan komunikasi. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia dalam memberantas korupsi adalah sistem pembuktian terbalik. Implikasi sistem pembuktian ini terhadap usaha pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan mampu menuntaskan berbagai persoalan korupsi. Saran yang disampaikan oleh penulis adalah perlu adanya perubahan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berorientasi pada beban pembuktian terbalik. Dan diperlukan terobasan hukum baru dalam beban pembuktian tindak pidana korupsi karena dilihat masih lemah pembuktian terbalik jika dikaji dengan undang-undang tindak pidana korupsi di negara maju.