PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKA

• Main Author: Agus Arifin, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-07.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5772/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5772/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia dan bentuk penggunaan narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pada pelaksanaan undang-undang secara yuridis normatif dan sistematik/dogmatik tetapi dengan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komprehensif. Disamping itu, teori lain yang digunakan adalah teori efektivitas hukum, teori kesadaran hukum dan ketaatan hukum, teori sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan atau medis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa narkotika golongan II dan golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika golongan tersebut sudah sejak zaman Belanda digunakan untuk membius pasien yang hendak menjalani operasi. Narkotika yang digunakan adalah obat-obatan jenis opium. Dalam dunia kedokteran beberapa jenis narkotika seperti kokain, kodein, heroin, dan methadone dipergunakan untuk pengobatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Menteri kesehatan memberikan izin khusus memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penulis menyarankan agar masyarakat diberikan pemahaman atas penggunaan narkotika untuk kepentingan medis mengingat dalam setiap tindakan dokter atau tenaga medis atas penyakit tertentu atau berat seperti operasi selalu menggunakan narkotika. Walaupun kadar penggunaannya telah ditetapkan tetapi pasien ataupun keluarga harus diberitahukan agar paham.