TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAANDI PERGURUAN TINGGI "Y" - Asti Meysita, - (2015)
Perjanjian seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Setiap kali membeli suatu barang, ataupun membayar suatu jasa, hal itu sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dengan adanya perjanjian, maka adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adanya kewajiban para pihak yang satu dengan lainnya merupakan dasar isi dari suatu perjanjian. Penelitian ini berdasarkan studi kasus perjanjian pengadaan makan antara Perguruan Tinggi "Y" dengan CV."X". Perguruan Tinggi "Y" mewajibkan mahasiswanya untuk tinggal di asrama, fasilitas yang disediakan Perguruan Tinggi "Y" untuk mahasiswanya selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi "Y". Selama masa pendidikan juga mahasiswa juga disediakan makan tiga kali sehari yang ditanggung oleh Perguruan Tinggi "Y".Dalam pemenuhan makan mahasiswa inilah, Perguruan Tinggi "Y" memerlukan CV."X" untuk menyediakan makan mahasiswa setiap hari sebanyak tiga kali sehari. Dalam pemenuhan kewajibannya, baik Perguruan Tinggi "Y" maupun CV."X" melakukan wanprestasi. Langkah awal ketika terjadinya wanprestasi adalah dengan cara damai sehingga tidak pernah terjadinya sengketa antara kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris yaitu penggabungan antara hukum normatif (undang-undang) yang diimplementasikan dalam peristiwa hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis yang digunakan adalah Live Case Study yaitu merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Wanprestasi yang dilakukan kedua pihak didasarkan pada perjanjian pengadaan makan antara Perguruan Tinggi "Y" dengan CV."X", Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga