PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

• Main Author: Hendra Apriansyah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5780/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/6/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/7/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/5/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/3/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/4/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5780/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana korupsi yang sudah berjalan selama ini dan menganalisis implikasi hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap ketahanan nasional. Dengan metode penelitian hukum normatif (juridis normatif) dengan sifat sifat deskriptif analitis diketahui bahwa a. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sudah berjalan selama ini dalam sistem peradilan pidana menunjukkan adanya persaingan antara pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo (keadaan tetap seperti semula) dan pihak-pihak yang menghendaki adanya upaya yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terlihat secara setengah hati. Kesimpulan demikian terlihat dari adanya berbagai upaya penghambatan terhadap gerak laju pemberantasan tindak pidana korupsi seperti tidak mencatumkan aturan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; adanya upaya judicial review terhadap lembaga-lembaga super body yang mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti judicial review terhadap TGTPK dan eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; keengganan lembaga legislatif untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Tipikor; dan dihapuskannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik, maka akan berdampak positif pada ketahanan nasional. Namun apabila penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik, maka akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Implikasi hukum penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Ketahanan Nasional meliputi berdampak pada bidang ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum pertahanan keamanan dan kerusakan lingkungan.