OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN SIDANG DISIPLIN GUNA MEWUJUDKAN POLRI YANG DISIPLIN

• Main Author: Bambang Dwi Atmodjo, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5781/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/6/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/5/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/3/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/8/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/4/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5781/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tugas Pokok Polri itu menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan disiplin para anggota Polri. Penyimpangan perilaku anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Polri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri, mengetahui kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri dalam mewujudkan Polri yang disiplin dan menganalisis mengoptimalisasi fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin. Dengan tipe penelitian yuridis-empiris dan sifat penelitian penelitian ini berbentuk deskriptif analitis diketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum disiplin bagi anggota Polri melalui sidang disiplin Polri merupakan pertanggungjawaban anggota Polri yang perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi. Kendala dalam pelaksanaan sidang disiplin Polri terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri seperti peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Optimalisasi fungsi penegak hukum polri dalam pelaksanaan sidang disiplin guna mewujudkan polri yang disiplin bertujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.