PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN KREDIT SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN(Studi Kasus Penangguhan Eksekusi) - Pudji Astuti, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kekuatan eksekutorial yang ada pada sertifikat hak tanggungan dapat dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum dan kemudahan bagi bank selaku kreditur dalam menjalankan eksekusi hak tanggungan ketika debitur cidera janji. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan jaminan utang adalah teori kepemilikan titel (title theory) menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu penjaminan utang sudah dialihkan oleh debitor kepada kreditor pemegang jaminan utang; teori jaminan (lien theory) menyatakan bahw titel kepemilikan dalam suatu system jaminan utang tetap berada pada pihak debitor, mencakup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda objek jaminan utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normative, dengan titik berat penelitian ini adalah pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum untuk melihat sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kedudukan diutamakan (hak preferent) dari kreditur-kreditur lain. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kepastian hukum UUHT yaitu pada tanah yang belum bersertifikat, dan masih terjadinya perbedaan interpretasi atas kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ketika dilakukan lelang eksekusi melalui Pengadilan Negeri, yang meliputi belum adanya satu kesatuan pandang tentang alat bukti SHT sebagai bukti yang "notoir feiten", kedudukan hak preferen yang diberikan UUHT belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum yang maksimal yang diakibatkan oleh pola kerja juru sita atau panitera yang melaksanakan perintah hakim dengan penetapannya tidak berhati hati dalam melaksanakan sita jaminan yang dimohonkan pihak tertentu dalam sebuah gugatan yang tanpa melibatkan pihak bank akan tetapi objeknya sama dengan yang telah dibebani hak tanggungan oleh kreditur. Penerapan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet bank swasta melalui lelang eksekusi Pengadilan Negeri dalam pelaksanaannya terbukti belum sepenuhnya efektif menjamin kedudukan pemegang Hak Tanggungan yang menurut UUHT itu sendiri dalam tataran konsep UUHT seharusnya mampu memberikan kepastian hukum hak jaminan atas tanah yang diberikan debitur kepada bank selaku kreditur khususnya, dan secara lebih luas lagi keberadaan UUHT belum dapat diharapkan mampu memberi kontribusi untuk menghadirkan dunia perbankan yang lebih sehat.