KAJIAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA - Abdul Haris, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana di Indonesia dan memberikan alternative pemikiran mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda di masa yang akan datang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan meliputi teori absolut atau teori pembalasan, dimana pidana merupakan akibat buruk yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan; teori relative atau teori tujuan pidana dan teori gabungan. Terkait dengan tujuan pemidanaan, teori integrative sebagai upaya memulihkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat karena adanyak kerusakan individual dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian karena menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian yakni kebijakan dalam menetapkan atau merumuskan pidana denda dalam undang-undang. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa kebijakan legislative mengenai pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana mempunyai banyak kelemahan karena masih mengacu pada aturan umum Buku I KUHP yang merupakan turunan WvS Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Kebijakan legislative mengenai pelaksanaan pidana denda hanya mengatur pidana pengganti denda yang tidak dibayar, yaitu kurungan pengganti dengan lamanya kurungan diatur dalam hukum acara pidana. Beberapa perundang-undangan pidana yang memuat ketentuan pidana denda masih mengacu Buku I KUHP, sedangkan undang-undang yang mengatur kurungan pengganti denda terdapat pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2003. Agar pelaksanaan pidana denda lebih efektif maka kebijakan efektif harus memuat ketentuan mengenai pengaturan pedoman penjatuhan pidana denda, sistem perumusan ancaman pidana denda, penentuan batas waktu pembayaran denda, dan cara pembayaran denda serta alternative pidana pengganti denda yang tidak dibayar. Saran yang disampaikan adalah sebagai suatu system penjatuhan pidana harus mengacu atau berpedoman pada KUHP sebagai induk aturan umum semua peraturan hukum pidana. Untuk itu diperlukan kebijakan legislative suatu sistem sanksi pidana denda yang dapat menjamin terlaksananya pidana denda. Kebijakan legislative yang diperlukan dalam menunjang efektifitas pidana denda bukan hanya meningkatkan ancaman pidana denda.