PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

• Main Author: Khusni Munandar, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5804/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/5/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/4/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/3/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/7/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/6/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/9/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5804/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis. Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Dengan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis diketahui bahwa karakteristik tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek mengkategorikan semua tindak pidana dalam sebagai tindak pidana pelanggaran. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek lebih bersifat ke arah privat daripada sebagai hukum publik, karakter hukum pidana semakin tidak banyak ditonjolkan, diubahnya delik biasa menjadi delik aduan, dikuranginya sanksi pidana penjara dari 7 (tujuh) tahun menjadi maksimal 5 (lima) tahun, diubahnya kategori dari tindak pidana kejahatan menjadi tindak pidana pelanggaran, hingga akhirnya pelaku tindak pidana pemalsuan merek potensial terjadi di mana-mana. b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 tentang Merek menimbulkan nuansa yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama tetapi tidak sama jenis pidana dan sanksi yang diterapkan, bahkan pasalnya berbeda. Kondisi penegakan hukum pasca berlakunya UU No.15 tahun 2001 Tentang merek membawa penafsiran yang berbeda mendekati peminimalisiran penegakan hukum pidana disebabkan karena pengaturan dalam UU No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, sehingga tidak begitu membawa dampak luas penegakan hukum merek karena pelanggaran dibandingkan penegakan hukum merek karena kejahatan.