PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA - Robert Sihaloho, - (2016)
Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif analitis. Lahirnya Undang- undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak- hak individunya. Formulasi undang- undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tetang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang- undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembagan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia.