TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERIStudi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) - Elfina Saptaningsih Poetri, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan dasar hukum dari pengadilan negeri dalam membatalkan suatu putusan arbitrase, serta bagaimana proses pembatalan putusan arbitrase itu dilakukan, dan juga pelaksanaan penegakan hukum atau eksekusi atas putusan arbitrase dalam kaitannya dengan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri tersebut. Hal ini disebabkan karena pembatalan putusan arbitrase yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai sebuah upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri untuk membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, dalam hal ini di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 berdasarkan putusannya terhadap Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktiknya, terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak serta merta dipertimbangkan, namun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sekalipun dalam pertimbangannya, Hakim menafsirkan ketentuan tentang penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut.