TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN IZIN PINJAM PAKAI HUTAN LINDUNG UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN(Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) - Hendry Hestamma Prasetya, - (2015)
Dilihat dari aspek sosial, pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktek-praktek pendudukan hutan yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai, menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari pemanfaatan hutan yang tidak sesuai. Selain bencana alam, pendudukan hutan ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna dan punahnya spesies langka.Dari latar belakang di atas, maka pembahasan difokuskan pada masalah bagaimana aturan-aturan tentang perijinan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan?; bagaimana terjadinya keputusan ijin pinjam pakai hutan lindung untuk kegiatan pertambangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mencoba menggali/ mengeksplorasi hal ihwal keputusan ijin pinjam pakai hutan untuk kegiatan pertambangan. Berdasarkan pada uraian masalah, maka di akhir penulisan dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dan adanya Undang-undang kehutanan maka dilarang untuk melakukan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung dengan menetapkan Undang-undang oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara otomatis perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin kontrak karya tidak dapat melakukan eksplorasi dan eksplotasi pada kawasan hutan lindung sebab di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan sebuah larangan dalam kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Sebagai hal yang membawa kerugian, maka kegiatan pertambangan perlu dihindari dampak negatif dengan cara menyetop semua bentuk perizinan baru, mengevaluasi semua perizinan yang telah diberikan, tinggikan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk merangsang invertor pertambangan ke Indonesia, mengupayakan pelembagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak, kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral. Di akhir penulisan, penulis memberikan saran agar penyalahgunaan wewenang perijinan dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dapat diantisipasi maka masyarakat perlu diberikan sosialisasi mengenai arti dan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan sehingga penyalahgunaan fungsi hutan dapat dihindarkan. Perlu ditingkatkan undang-undang dan peraturan-peraturan pertambangan baik dari segi materiil maupun sanksi hukum yang diberikan, dan perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat dalam pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh ijin harus melalui prosedur yang telah ditentukan.