FUNGSI PETA DALAM IJIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK MEMPEROLEH HAK GUNA USAHA - Sri Rahayu Susilaningsih, - (2014)
Dalam perkembangannya, usaha perkebunan merupakan primadona investasi yang tentunya harus didukung oleh mekanisme perijinan yang baik serta kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku usaha. Dasar untuk melakukan kegiatan perkebunan adalah luasan lahan sesuai dengan peta, yang diberikan oleh Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui fungsi peta ijin lokasi yang disetujui bupati bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembebasan lahan. Mengetahui peta ijin lokasi bisa dijadikan dasar hukum untuk membuka lahan perkebunan dari negara. Mengetahui ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan serta pembebasan lahan. Dengan metode penelitian deskriftif dan normatif yuridis diketahui bahwa Peta ijin lokasi yang disetujui bupati belum bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembebasan lahan, peta tersebut hanya merupakan perolehan lahan. Peta merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh lahan usaha perkebunan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mengajukan izin perkebunan. Peta ijin lokasi bukan dasar hukum untuk membuka lahan perkebunan dan pembebasan lahan. Dasar hukum adalah ijin lokasi yang diberikan bupati. Diberikannya izin perkebunan oleh bupati maka akan berdampak pada wilayah yang termuat didalam peta tersebut, wilayah tersebut akan berubah peruntukan dan fungsinya dan juga masyarakat yang tinggal didalam area tersebut. Setelah mendapatkan ijin lokasi, dapat dilakukan pembebasan areal dari masyarakat dan untuk menghindari lahan dikuasai oleh masyarakat lagi, maka pembukaan lahan harus sesuai dengan peta ijin lokasi. Ketentuan untuk memperoleh ijin lahan dan membuka lahan perkebunan serta pembebasan lahan negara adalah Adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta notariil atau akta dibawah tangan sebagai perjanjian pokoknya, adanya penyerahan HGU sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat leh PPAT sebagai perjanjian ikutan dan adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertahanan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan.