PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUSILA DI LINGKUNGAN TNI ( Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/l/2014)

• Main Author: Ghesa Khiastra, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2014-07-09.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5854/4/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/5/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/1/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/3/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/8/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/9/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5854/7/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Era globalisasi dan tekhnologi telah mengubah gaya hidup, trend serta cara pandang baru bagi pergaulan para remaja saat ini. Persetubuhan yang dilakukan seorang Anggota Kowad TNI AD dengan sesama anggota TNI AD yang keduanya adalah gadis dengan bujang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Obyek penelitian ini adalah apakah penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana susila berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung nomor putusan 10-K/BDG/PMTII/AD/l/2014 dalam lingkungan militer serta penjatuhan sanksinya sudah memadai serta bagaimana bila ditinjau dari PP no.39 tahun 2010 ? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normative ini hasil penelitian dari segi Undang-undang berupa data dan diyakini belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, dan diolah, yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil dan kepustakaan yang tujuannya mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa penerapan pidana belum memadai karena belum ada hakim yang menjatuhkan pidana maksimal sesuai yang diatur dalam pasal 281 dan ditinjau berdasarkan PP no.39 tahun 2010, Komandan satuan berwenang menjatuhkan PDTH kepada terdakwa apabila perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma - norma keprajuritan dan tidak layak untuk dipertahankan dalam TNI AD. Kesimpulan dan saran yang di dapat dari hasil analisis adalah, bahwa seharusnya penerapan pidana susila harus dijatuhkan dengan pidana maksimal sesuai dengan pasal 281 KUHP dan bagi prajurit yang melanggar dikenakan PDTH karena perbuatan susila tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak susila dan dilakukan penyuluhan hukum secara berkala di satuan - satuan oleh Komandan maupun perwira hukum untuk mengurangi kasus susila yang dilakukan prajurit TNI AD.