KAJIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN FIDUSIA SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 - Darus Amin, - (2014)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan serta benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Permasalahan dalam tesis ini adalah terdapat perumusan UU Fidusia belum mencerminkan adanya kepastian hukum, karena rumusan norma yang masih menimbulkan penafsiran ganda dan terdapat pasal-pasal UU bertentangan satu sama lain. Dengan metode penelitian normative yuridis diketahui ketidak singkronan materi pasal-pasal tersebut antara lain : pengertian benda pasal 1 ayat 4, cakupan benda jaminan fidusia pasal 1 ayat 2; Pasal 2 tidak singkron dengan pasal 38 dan pasal 37 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 11 ayat (1) adalah pendaftaran "benda jaminan fidusia", sedangkan pasal 12 pendaftaran "jaminan fidusia" dan lain-lainnya. Sedangkan hasil penelitian teknis administratif, pendaftaran fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tingkat propinsi, sedangkan di Kabupaten/Kotamadya belum ada Kantor Pendaftaran Fidusia. Saran penulis adalah memperhatikan asas kejelasan perumusan UndangUndang, sistematika, pemilihan kata (istilah), bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan teknis administratif perlu diupayakan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di tingkat Kabupaten/Kotamadya atau melalui sistem online.