PENERAPAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PELAKU USAHA

• Main Author: Sunarso, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-07-09.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5936/3/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5936/2/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5936/1/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5936/4/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5936/7/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5936/5/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5936/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tesis ini membahas mengenai penguasaan negara terhadap pertambangan yang merupakan salah satu hasil kekayaan alam terkandung di wilayah Negara kesatuan Indonesia. Penguasaan yang diberikan terhadap Negara merupakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Penafsiran terkait penguasaan Negara dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pertambangan sejauh yang berada dalam wilayah Indonesia. Dalam hal pengaturan dimuat dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara yang kemudian diikuti peraturan-peraturan terkait lainnya yang berada dibawah undang-undang. Kemudian dalam hal pengurusan Negara terlibat sebagai pelaku usaha melalaui perusahaan Negara atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya dalam hal pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam pasal 140 (3) dan 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Selanjutnya dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan program Community development, Corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, Good Corporate Governace (GCG). Simpulan dari hasil penelitian ini, bahwa ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini ternyata memiliki banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraannya. Diantaranya terkait dengan perizinan yang sering tumpang tindih, kegiatan pertambangan yang illegal, penggelapan pajak oleh para pelaku usaha pertambangan, dan adanya ketentuan terkait divestasi saham bagi asing dalam jangka waktu tertentu. Kebijakanhukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dirumuskannya Bab XXIII Ketentuan Pidana (penal provisions) Pasal 158-165 dalam UU Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap fomulasi/penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukan bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Minerba mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga bagi instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Bagaimana tidak dinyatakan demikian, karena terdapat banyak kelemahan dalam ketentuan pidana yang diatur. Sehingga layaklah dinyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU Minerba hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of tools).