PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

• Main Author: Lilik Hariati, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-07-08.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5938/4/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/3/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/7/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/8/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/5/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/6/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5938/1/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan proses pidana dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengetahui juga upaya-upaya yang perlu ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapatdiberikan perlindungan hukum yang memadai terkait dengan proses pidana yang dijalaninya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum dan teori hukum pidana, yang meliputi hukum pidana objektif dan hukum pidana materiil. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder atau bahan pustaka menjadi lebih utama.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012terlihat dalam praktek persidangan anak dimana tetap memperhatikan prinsip dasar tata cara persidangan. Dalam kasus anak, Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan berupa penjatuhan tindakan (bukan pidana pokok), berupa pengembalian Ahmad Abdul Qodir ke orangtua mengingat yang bersangkutan masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Penerapan sanksi yang berkeadilan terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut double track system yakni sistem pidana dua jalur yang mengatur sanksi pidana dan tindakan. Saran dari penulis bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebaiknya diikuti pula dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak di setiap pengadilan. Dan penerapan.