KONFLIK KEPENTINGAN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MATI - Astoto Budi Rahmantyo, - (2015)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana yang senantiasa lebih mengedepankan hak asasi manusia, untuk mengetahui kebijkan penggunaan sanksi pidana mati dalam penanggulangan tindak pidana serta untuk mengetahui konflik kepentingan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam pelaksanaan putusan pidana mati.Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (belangen theory). Hak dilihat sebagai sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori lain adalah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (wilsmacht theory). Teori ini mengatakan bahwa hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tata tertib hukum pada yang bersangkutan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yakni menganalisis sejumlah norma (kaedah) hukum yang berlaku saat ini. Sedangkan ruang lingkupnya adalah penanggulangan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hak dan kewajiban asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana memiliki hak hidup sebagai hak asasi manusia yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, juga dibebani dengan kewajiban asasi untuk tidak mengambil hak hidup korban pembunuhan berencana. Konflik hak dan kewajiban asasi manusia dalam putusan terpidana mati, terjadi karena masing-masing pihak lebih menuntut dan mengetengahkan hak asasi manusia daripada kewajibannya. Pelaku tindak pidana lebih menuntut hak untuk tidak diambil hak hidupnya melalui pidana mati tetapi melupakan kewajibannya untuk tidak mengambil hak hidup korbannya. Keluarga korban lebih mengutamakan penuntutan hak untuk dapat menghukum pelaku tindak pidana melalui penegakan hukum.Saran yang disampaikan penulis adalah hendaknya Negara, pemerintah dan setiap orang menjunjung tinggi kewajiban asasi manusia guna terlindunginya seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Dan hendaknya undang-undang hak asasi manusia diartikan pula sebagai undang-undang hak dan kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi dijadikan landasan sebagai penanggulangan tindak pidana yakni bahwa sanksi pidana dijatuhkan pelaku tindak pidana karena telah melalaikan kewajiban hak asasi yang diembaninya.