PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK DALAMPERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANGKETENAGAKERJAAN - Purgito, - (2014)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja kontrak, mengetahui hambatan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Di dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja serta untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif dan wawancara untuk mendapatkan fakta di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman perjanjian kerja waktu tertentu di divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hambatan dalam pelaksanaanya adalah berasal dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan, yaitu pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.