PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAPPENDANAAN TINDAK PIDANA TERORIS - Muchamad Yudi Hartanto, - (2015)
Tindakan teror tidak akan terjadi tanpa dukungan dana yang cukup. Dukungan dana yang berlimpah akan menyuburkan tindak pidana terorisme untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan tindak pidana teroris. Tujuan penelitian tesis ini adalah mengetahui bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teroris, mengetahui tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme serta menganalisis upaya dan kendala pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan teroris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teroris yaitu dana yang diperoleh akibat dari keterlibatan negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris, memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang melalui baik melalui tindak pidana maupun bisnis yang legal, penyalahgunaan yayasan amal yaitu menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui anggotanya dengan dalih untuk pengembangan organisasi. Tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah agar tindak pidana teroris tidak dapat menjalankan kegiatan teroris lagi, karena kegiatan teroris memerlukan dana yang besar dan jaringan yang sulit di lacak. Untuk itu dilakukan pemblokiran dana bagi rekening yang bagi pelaku teroris sehingga dengan sendirinya tindakan terror mereka tidak lagi dapat berjalan. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme diantaranya dapat dilakukan melalui peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan aparat penegak hokum memiliki peran penting. Penyedia Jasa Keuangan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepadaPPATK. Keuangan, PPATK melakukan analisis, dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan teroris dapat dilakukan melalui Penerbiatan produk perundang-undangan,