PROBLEMATIKA PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Imam Lukito, - (2016)
Penelitianinidilakukan untukmenjawabpermasalahanmengenaibagaimanakah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?, dan bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?. Metodepenelitianyangdigunakan adalah yuridis normatifdenganmenitikberatkanpadadatasekunder,denganmemaparkan tentang peraturan yangberlakudalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisisdatayangdigunakan adalahmetodekualitatif.Hasilpenelitian, menunjukkanbahwaaparat penegak hukum memanfaatkan luasnya unsur-unsurtindak pidana korupsi untuk menjerat pelaku penyimpangan pengadaan barang dan jasa, terhadap Pejabat yang melakukan korupsi dalam pengadaan, aparat penegak hukummenggunakan pasal 2 dan pasal3sebagai unsur dalam delik korupsi yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang dan dapat merugikan keuangan Negara.Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan pemerintah antara lain: menerapkan dengan tegas prinsip tata kelola pemerintahan yang baikdalam pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, melakukan pengendalian dan pengawasan intern pemerintah oleh lembaga pengawas pada intitusi yang melaksanakan pengadaan, dan mengimplementasikan pengadaan secara elektronik.Untuk memberikan efek jera terhadap koruptor selain hukuman penjara perlu ditambahkan hukuman lain berupa pemiskinan dan hukuman kerja sosial.