PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANGTERLIKUIDASI

• Main Author: Tastao Sianipar, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-12-18.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/6038/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/5/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6038/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengetahui risiko operasional bank yang berdampak terhadap nasabah secara langsung dan tidak langsungdan untuk mengetahuui bekerjanya Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan bagi nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, diartikan sebagai negara dimana baik tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum positif untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.Untuk mengetahui peran negara hukum yang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya dalam bentuk perlindungan terhadap nasabah bank melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka penelitian dalam konteks ini dipergunakan teori system hukumdari Lawrence M. Friedman. Teori ini menyebutkan bahwa setiap hukum mengandung tiga factor, yaitu structure, substance, dan legal culture.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.Pendekatan yuridis-empiris adalah Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif (kondifikasi, undang-undang, atau kontrak secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan bank penyimpan simpanan para nasabah bank serta pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Atau dengan kata lain, bahwa nasabah bank perlu memperoleh jaminan dan perlindungan hukum dari pihak bank yangmenyimpan simpanan para nasabah bank tersebut maupun dari LPS selaku lembaga yang menjamin simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.Saran yang disampaikan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu untuk menjamin simpanan para Nasabah Bank dalam rangka memelihara stabilitas sistim perbankan maka Lembaga Penjamin Simpanan agar secara professional dan aktif secara terus menerus untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bank,sehingga dapat menciptakan bank sehat karena dengan pengawasan Lembaga Penjaminan Simpanan ini diharapkan dapat menghindari pencabutan izin terhadap usaha bank atau Likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan.