TINJAUAN TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN PRESIDENNOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

• Main Author: Agus Tiansyah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-12-18.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/6040/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6040/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, mengetahui isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mengetahui cara penyelesaian perselisihan para pihak akibat tidak menunaikan prestasi yang disetujui dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan dan teori hukum pembangunan, disamping teori perjanjian atau kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk kontrak yang terdapat dalam lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat, maka kontral pengadaan barang/jasa pemerintah juga melahirkan perikatan bagi pihak yang mengadakannya. Perikatan yang lahir dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakannya yaitu pemerintah/pemerintah daerah dengan badan usaha atau orang perseorangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative.yaitu penelitian hukum kepustakaan dan karena penelitian ini dilakukan dengan cara memiliki bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa prosedurnya penyusunan kontrakKepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengaturnya. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mencantumkan persyaratan harus memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dalam Pasal 10 ayat (4) tentang persyaratan menjadi anggota panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah.Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur siapa yang berwenang atau bertugas membuat konsep kontrak, sehingga dalam pelaksanaannya konsep kontrak disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;Saran yang diberikan adalah supaya ditambahkan ketentuan mengenai isi kontrak dalam Pasal 29 ayat (1) Kepres Rl No.80 Tahun 2003 dengan menambahkan ketentuan bagian-bagian kontrak terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kontrak;