TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN ATASGANTI KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA YANG MENELAN KORBAN PENUMPANG - Bagus Setiawan Eko Suryono, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban perusahaan penerbangan atas meninggalnya penumpang pesawat akibat kecelakaan pesawat udara berdasarkan konsep tanggung jawa praduga tak bersalah. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan penerbangan adalah pemberian asuransi atau ganti kerugian sebagaimana ditentukan oleh konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang penerbangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian pengangkutan, dimana pengangkutan sebagai sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut udara dengan penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian karena menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian yakni tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam memberikan ganti kerugian atas kematian, luka berat atau cacat tetap yang dialami penumpang dalam pengangkutan niaga. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, kriteria penentuan jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, luka, bagasi kabin yang hilang, musnah atau rusak, kargo yang dikirim hilang, musnah, rusak atau tidak dapat digunakan sebagian atau seluruhnya, keterlambatan penumpang, bagasi tercatat atau kargo ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia; kelangsungan hidup perusahaan penerbangan; tingkat inflasi kumulatif; pendapatan per kapita; dan perkiraan usia harapan hidup. Penumpang pesawat udara yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Saran yang disampaikan adalah sebagai perlu segera diadakan evaluasi atas kecelakaan yang terjadi dan membuat peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yang lebih komprehensif dan memberikan keamanan serta kenyaman masyarakat pengguna jasa penerbangan