KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUM KONTRAKINNOMINAAT YANG DIBUAT BERDASARKAN AKTA NOTARIS - Mic hael Danang Dw i Hendra, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum akta notaris yang dibuat dalam suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas perjanjian innominaat yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sesuai ketentuan dalam KUHPerdata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Teori efektivitas hukum ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kontrak innominaat dan kewenangan notaris dan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perjanjian innominaat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, yang mencakup asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normative melalui metode deskriptif analistis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa hukum kontrak innominaat yang dilaksanakan di Indonesia merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak-kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat adalah kontrak Production Sharing, Joint Venture, Kontrak rahim, dan sebagainya. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain adalah hubungannya dengan kontrak innominaat adalah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum Saran yang disampaikan adalah akta Notaris sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 Tentang jabatan Notaris. Akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta Otentik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU.