KAJIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN KONTRAK FRANCHISE(WARALABA) ALFAMARK DALAM KEGIATAN PASAR RITEL DI INDONESIA

• Main Author: Aderlina Marpaung, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-12-19.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/6055/9/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/5/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/8/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/4/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/3/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6055/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian atau kontrak dagang dalam bentuk franchise dan mengetahui dampak yang ditimbulkan atas keberadaan pasar ritel modern dan persaingan yang terjadi antara sesama pasar ritel modern dan dengan pasar tradisional. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dalam konteks modern memandang bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua prinsip yaitu prinsip persamaan (principle of equal liberty) dan prinsip pembedaan (difference principle). Keadilan adalah ketidakberpihakan kepada salah satu individu atau kelompok masyarakat dalam menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh setiap individu dalam masyarakat. Konsep keadilan ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia memiliki kesederajatan dan merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative, yang umumnya berbentuk dokumen kepustakaan. Hasil penelitian ini dirumuskan Dalam franchising memang mencakup lisensi merek, hak cipta dan hak paten. Kontrak franchise dapat dilindungi oleh Undang- Undang Hak Milik Intelektual Indonesia, terutama bagi franchisor yang telah mendaftarkan merek, hak cipta dan hak paten miliknya yang digunakan dalam usaha franchise. Hanya saja, karena kontrak franchise ini berisikan banyak lisensi didalamnya, maka bisnis franchise perlu diatur secara khusus. Merupakan suatu tantangan untuk berusaha memberdayakan aspek-aspek hukum perjanjian dan hukum milik intelektual indonesia demi mengantisipasi perkembangan bisnis franchise yang cenderung mengarah kepada sifat monopoli penguasaan pasar. Di pihak lain, tampaknya sifat monopoli penguasaan pasar pada franchise tersebut merupakan peluang yang dibuka oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (1)KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Kontrak franchise pada dasarnya merupakan pemberian suatu lisensi, hanya saja lisensi yang ada didalamnya bersifat kompleks. Artinya, tidak saja lisensi merek, tetapi juga menyangkut lisensi terhadap sistem manajemen, sistem pemasaran, trade secret dan know-how yang semuanya tidak dapat dipisah-pisahkan, jadi yang dilisensikan itu merupakan suatu rangkaian paket bisnis.