PENERAPAN ASAS-ASAS PERJANJIAN SEBAGAI BENTUKPERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI - Suparno, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum perjanjian penempatan buruh migran dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui penerapan hukum perjanjian kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang mendasarinya dilihat dari momentum terjadinya kontrak atau perjanjian adalah teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan. Melalui perjanjian semua pihak dapat membuat perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III BW. Kebebasan berkontrak disini tidak berarti setiap orang boleh membuat perjanjian dengan bebas, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu model penelitian hukum yang menganalisis objek penelitian yang bermula dari fakta-fakta yuridis menuju fakta-fakta sosial. Artinya untuk menganalisis tentang perlindungan hukum buruh migran perempuan di luar negeri. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa perjanjian kerja yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia harus mencantumkan unsur-unsur dalam suatu perjanjian, yakni unsur essensalia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia. Perjanjian kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa, dimana dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian kerja harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil (Pasal 52 dan Pasal 55) dan syarat formil (Pasal 54 dan Pasal 57). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pun memuat pasal-pasal perjanjian kerja, yakni Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 59. Perjanjian kerja harus memperhatikan hak-hak para pekerja migran, dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan dan itikad baik dalam perjanjian kerja. Pentingnya asas keseimbangan dan itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian kerja adalah untuk menghindari adanya paksaan (dwang), penipuan (bedrog), dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van de omstandegheden) terjadi dalam penempatan TKI ke luar negeri. Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah memberikan bantuan hukum melalui kerjasama BNP2TKI dengan AAI. Disamping itu juga berupa peningkatan kapasitas SDM, pengawasan atau pembinaan BLK-LN, peningkatan pelaksanaan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan), pengetatan pengawasan, dan pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan.