EKSISTENSI LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA - Zuherna, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menginventarisasi latar belakang para pengusaha memilih lembaga penundaan kewajiban utang sebagai alternatif penyelesaian utang di samping proses kepailitan dan untuk mengetahui keefektifan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam pencegahan kepailitan pada Pengadilan Niaga di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikemukakan bahwa dalam kerangka teoritis tiga elemen atau aspek dari sistem hukum. yaitu: structure, subtance dan legal culture. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitann dengan pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa bahwa lembaga PKPU merupakan sarana yang strategis dalam mencegah kepailitan. Sehingga apabila permohonan PKPU dikabulkan secara tetap dan tercapai perdamaian, maka perusahaan (debitor) akan terhindar dari kepailitan dan tetap mendapat melanjutkan kegiatannya. Keadaan seperti ini secara ekonomi sangat menguntungkan, hal ini disebabkan karena debitor melanjutkan usahanya, tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (supplier) dan pelanggan. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utangutangnya oleh debitor. Selain itu perusahaan tetap akan memeberikan kontribusi dalam pembangunan nasional baik melalui pembayaran pajak, sebagai tempat lapangan kerja maupun kedudukannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor kunkuren. Berbeda dengan kepailitan, karena walaupun dalam proses kepailitan juga ada kemungkinan tercapainya perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan kepada pemberesan harta pailit dengan para kreditor yang pada umumnya dengan cara menjual semua bedel pailit dan membagikan kepada para kreditor yang berhak menurut urutan dalam undang-undang