PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANGDIKENAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003TENTANG KETENAGAKERJAAN

• Main Author: Setia Rachma Suliaty, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-12-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/6068/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/5/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/9/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/6068/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta langkah hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan hukum dan teori yang terkait dengan hukum ketenagakerjan yaitu teori Labor Management Cooperation. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan tentang pola hubungan perburuhan dan analisis terhadap pemutusan hubungan kerja dalam kaitannya dengan penyelesaian hubungan industrial. Analisa dari temuan data dikumpulkan dan diolah atas studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah dengan melakukan upaya untuk menghindari PHK dapat dilakukan melalui langkah-langkah alternatit antara lain : melakukan efisiensi biaya produksi; mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial; mengurangi waktu kerja lembur; menawarkan kesernpatan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang sudah memenuhi syarat; dan merumahkan untuk sementara waktu pekeria/buruh secara bergantian. Langkah hukum pekerja/buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah dapat melalui lembaga-lembaga di luar pengadilan dan melalui lembaga peradilan hubungan industrial yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan seperti lembaga Bipartit, lembaga Mediasi, lembaga Konsiliasi, lembaga Arbitrase dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Saran yang diberikan adalah langkah hukum pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana diamanatkan UU Nomor 2 tahun 2004, yang melibatkan pihak ketiga. Jika dilihat dari cara penyelesaiannya dapat dibedakan antara penyelesaian perselisihan secara formal (win-lose solution), dan sistem penyelesaian perselisihan secara informal (win-win solution). Penyelesaian perselisihan secara formal (win-lose solution) diperankan oleh pengadilan. Sedangkan penyelesaian perselisihan secara informal (win-win solution) diperankan oleh mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses negosiasi (contractual process).