ASPEK LEGALITAS PENCETAKAN MANDIRI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIKInovasi Pelayanan Publik Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Letianingtyas Wahyudianti, - (2016)
Kebijakan pencetakan mandiri Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik merupakan pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penanganan lonjakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang signifikan melampaui kemampuan SDM dan sarana prasarana di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia karena diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan mencegah terjadinya gratifikasi oleh oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik adalah proses akhir dari rangkaian proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau biasa dikenal dengan fidusia online, merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Masih diperlukan rangkaian kebijakan lanjutan termasuk dengan melakukan perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menyempurnakan posisi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sesuai potensinya. Diharapkan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan kepada masyarakat