PROBLEMATIKA WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Korupsi Proyek Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS)) - Tony Kusmana, - (2016)
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa perlu pengaturan khusus terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia? bagaimanakah perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) ? Apakah perlindungan hukum tersebut sudah optimal? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder, dengan memaparkan tentang peraturan mengenai Whistleblower dan Justice Collaborator. Analisis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengaturan khusus terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia sangat diperlukan, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan menjadi pedoman pengaturan dan perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator, nyatanya masih kurang memadai dan komprehensif serta masih terdapat kelemahan-kelemahan yang krusial. Urugensi pengaturan khusus terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia juga terkait masalah kelembagaan. Banyaknya lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada whistleblower dan justice collaborator, akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam kasus korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS), yaitu berupa perlindungan fisik dan juga penghargaan, yaitu dengan diberikannya keringanan tuntutan hukuman dan pemberian remisi. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum optimal, karena masih terdapat perlindungan hukum lainnya yang semestinya berhak didapat oleh seorang justice collaborator, yaitu penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah, serta memperoleh keringanan pidana