IMPLEMENTASI METODE FORWARD CHAINING : Untuk Merancang Sistem Pakar Konsultasi Hukum Dalam Tindak Pidana Terhadap Anak Dan Perempuan - Daniel Parlindungan, (2020)
Korban kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, terutama di Indonesia adalah anak dan wanita. Kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait masalah tersebut membuat masyarakat terlebihnya anak dan wanita tidak mengerti hukum dan menjadi bingung ketika terlibat pada suatu kasus, baik sebagai korban, atau hanya mencari informasi. Dan banyaknya pasal-pasal hukum yang mengatur membuat seseorang untuk memilah dan memahami setiap bab. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan membangun sistem pakar yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mengerti hukum, dalam melacak tindak pidana atau delik. Jadi setiap orang akan memahami pasal-pasal yang akan dikenakan pada pelaku kejahatan tindak pidana. Sistem pakar merupakan sistem yang memiliki keahlian serupa dengan seorang ahli di bidangnya. Bahan hukum untuk sistem ini diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sistem ini dirancang dengan forward chaining sebagai metode inferensi, metode yang memulai proses pencarian fakta mengarah pada kesimpulan. Hasil yang diharapkan pada perancangan sistem pakar konsultasi ini adalah masyarakat dapat memahami hukum berdasarkan unsur tindak pidana.