GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG - Brainhart Dwitomo Pirastra, (2020)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memakai kata "Layak dan adil" tetapi tidak pernah menjelaskan definisi "Layak dan adil". Ini membuat pasal yang memakai "Layak dan adil" tidak jelas. Ini adalah masalah hukum karena ketentuan hukum yang tidak jelas tidak bisa mengatur secara efektif dan tidak bisa diikuti dan ditegakkan dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini akan meneliti 2 masalah, yaitu menemukan definisi "Layak dan adil" menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan meneliti bagaimana ganti kerugian pengadaan tanah dapat menjadi layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memakai berbagai macam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk meneliti solusi untuk 2 masalah penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa agar ganti kerugian dapat menjadi layak dan adil dan memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengharuskan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan layak dan adil, ganti kerugian yang diberikan harus memiliki jumlah nilai yang cukup untuk memberi kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik untuk pihak yang dirugikan dan nilai beserta bentuk ganti kerugian tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ditentukan secara adil (tidak diskriminatif dan sepatutnya) dan baik.