TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN OFFICIAL ASSESMENT PAJAK REKLAME PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

• Main Author: Karin Karima Ayu Pangestuti, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-06-14.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/892/1/Awal.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/892/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HG Finance

Salah satu Pajak Daerah Ibu Kota DKI Jakarta yang memiliki kontribusi yang besar adalah Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggara reklame kecuali penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. Penulis melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar yang beralamat di Jalan Abdul Muis No.66. Praktik kerja lapangan ini bertujuan sebagai pengalaman nyata dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Berdasarkan hasil dari pembahasan untuk Pajak Reklame ternyata UPPRD Makasar menggunakan Official Assesment system, yaitu UPPRD Makasar yang memberikan wewenang untuk menentukan besarannya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Namun demikian UPPRD Makasar telah menerapkan tata cara perhitungan, sistem pemungutan dan pelaporan pajak reklame dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Saran untuk UPPRD Makasar, yaitu sebaiknya UPPRD Makasar memberikan pembinaan dan penyuluhan yang sangat jelas secara berkala dengan cara mengadakan seminar kepada orang-orang yang berkepentingan dibidang pemasangan reklame, atau mengadakan kuliah umum di kampus-kampus agar mahasiswa yang tertarik dibidang pemasangan reklame mengetahui mengenai tata cara perhitungan Pajak Reklame sehingga Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besarannya jumlah pajak reklame yang terhutang