IMPLIKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEMBELIAN RUMAH SECARA KREDIT IN-HOUSE

• Main Author: Sularsi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-06.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/906/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/906/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tesis ini membahas tentang pembelian rumah oleh konsumen dengan menggunakan fasilitas kredit langsung kepada pengembang/developer dengan cara mencicil (kredit in house). Dalam melakukan penawaran dan penjualan rumah(rumah tapak atau rumah susun), pengembang/ developer hanya berdasarkan gambar karena objek jual beli (unit rumah) belum ada. Hal ini memberikan implikasi kepada konsumen tidak adanya jaminan dan kepastian hukum. Dalam prakteknya marketing memanfaatkan ketidatahuan konsumen dan keawaman konsumen serta kepercayaan konsumen ketika melakukan transaksi jual beli rumah hanya berdasarkan gambar (pre project selling). Objek belum jelas keberadaannya bahkan legalitasnya dalam perjanjian jual belinya. Konsumen dalam posisi yang sangat lemah karena konsumen telah melakukan kewajiban melakukan pembayaran secara mengangsur dan telah lunas dalam jangka waktu 3-5 tahun namun pengembang/ developer tidak melakukan kewajibannya menyerahkan unit karena pembangunan proyek perumahan belum dilakukan, mangkrak, bahkan tidak dilakukan. Tidak adanya pengawasan oleh pemerintah dan minimnya penegakan hukum oleh aparat karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang nakal memparparah dampak kerugian di tangan konsumen. konsumen telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran langsung ke pengembang/developer namun pengembang tidak memberikan jaminan atau asuransi jika proyek pembangunan rumah tidak dilakukan. Adapun dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan tujuan menganalisa praktek jual beli rumah bedasarkan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 1 tahun 2011 tentang Rumah Susun.