TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

• Main Author: Muhammad Asy'ari, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-05-07.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/909/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/909/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah ditandatangani. Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah ingin meningkatkan investasi di Indonesia melalui kemudahan proses, kemudahan birokrasi dalam bidang ketenagakerjaan khususnya Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan Perpres ini, setiap pemberi kerja yang mempekerjaan TKA wajib mengutamakan penggunan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian adalah yuridis normatif, dalam rangka penggalian norma-norma hukum yang terdapat dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan peraturan lainnya. Penerbitan Perpres ini menimbulkan penolakan yang masif dari unsur pekerja karena pihak pekeja/buruh meganggap Perpres ini memfasilitasi dan melegitimasi masuknya TKA untuk bekerja sehingga serbuan dari TKA terutama TKA unskill worker tersebut mengancam lapangan kerja yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pekerja lokal. Sementara itu pihak Pemberi Kerja TKA justru mengapresiasi Perpres ini, Pemberi Kerja TKA menilai Perpres ini bukan merupakan produk peraturan yang melonggarkan masuknya TKA namun hanya mempercepat dan menyederhanakan proses TKA yang semula berbelit-belit sehingga diharapkan akan menumbuhkan iklim investasi yang baik di Indonesia. Lantas bagaimanakah sesungguhnya pengaturan penggunaan TKA setelah berlakuknaya Perpres ini, dan bagaimana Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dit. PPTKA) melaksanakan Perpres dalam rangka pelayanan penggunaan TKA ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya? Jika tidak apa penyebabnya.