KAJIAN TERHADAP KASUS PENYEROBOTAN TANAH DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA - Dwi Nugraha Habsara, - (2019)
Mengambil tanah orang lain biasa juga disebut sebagai tindakan penyerobotan tanah. Ini merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana positif. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana positif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah terjadinya kasus penyerobotan tanah di Indonesia? 2. Bagaimana Mekanisme Proses Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Pidana? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kasus penyerobotan tanah. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui hukum acara pidana. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Kasus penyerobotan tanah terjadi diakibatkan beberapa sebab yaitu a. tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. b. tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap. c. penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. d. kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban berupa pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain. 2. Mekanisme Proses Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Pidana bertujuan untuk menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali