PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ORANG ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE - Ridho Afiandi, - (2019)
Perkembangan Teknologi Informasi juga turut berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional, hal ini terwujud dengan banyaknya bermunculan website online yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan masyarakat. Hampir semua pengamat kriminal sependapat bahwa kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian bahwa perkembangan penyalahgunaan komputer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Salah Satu tindak pidana online yang sering diberitakan di media Indonesia adlah tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh warga negara asing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing? 2. Bagaimana hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing. 2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Penegakan hukum terhadap penipuan secara online yang dilakukan oleh warga negara asing sesuai peraturan undang-undang sesuai dengan dengan tugas pokok fungsi dan wewenang, peranan yang ideal yaitu berkoordinasi dengan kepolisian negara bersangkutan, melakukan kerjasama dengan ahli teknologi untuk menyelidiki lebih lanjut dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. 2. Hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online oleh orang asing yaitu proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan media elektronik dan faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik "penipuan". Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan "penyebaran berita bohong dan menyesatkan" serta pada "kerugian" yang diakibatkan perbuatan tersebut serta undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain.