EFEKTIFITAS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Jehan Roselynn Darwin, - (2019)
upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya dengan melibatkan masyarakat dengan memberikan penghargaaan yang dituangkan dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan. Nomor 43 Tahun 2018 tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi. Pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan. Sebagai penghargaan kepada pelapor, sehingga makin banyak masyarakat laporkan kasus korupsi dan ketika kasus korupsi dilaporkan maka pengawasan akan jauh lebih maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana mekanisme pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah efektifitas pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan normatif yuridis diketahui bahwa 1. Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kepada masyarakat yang aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, atau pelapor korupsi. Pemberian penghargaan berupa piagam dan/atau premi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi Penegak Hukum dan pelaksanaan pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan instansi pimpinan Penegak Hukum ditetapkan. Masyarakat yang memberikan informasi perilaku korupsi ataupun suap yang dilakukan pejabat negara, penghargaan diberikan dalam dua bentuk, yakni piagam dan premi. 2. Efektifitas pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi akan meningkatkan pelaporan tindak pidana yang terjadi namun hal tersebut belum mampu menjamin efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hal ini disebabkan mekanisme dan ketidakjelasan penentuan pemberian hadiah serta kecilnya jumlah insentif yang diberikan dapat dikatakan menjadi beberapa alasan utama yang mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat berjalan secara efektif.