PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBALAKAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

• Yazar: Dinar Puntadewo, - (Yazar)
• Materyal Türü: Kitap
• Baskı/Yayın Bilgisi: 2019-07-13.
• Konular: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Erişim: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/918/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/918/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kejahatan pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Pelaku tindak pidana pembalakan liar melakukan kegiatan menyamarkan hasil perbuatannya agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat, sehingga uang hasil kejahatan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Proses penyidikan merupakan pintu gerbang penegakan hukum yang berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu peristiwa yang terjadi. Namun, ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas dan limitatif telah membatasi Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum, sebab jika terjadi kejahatan pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tidak sah karena tidak diakui legalitasnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kajian mendalam secara teoritis terkait kewenangan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar sebagai tindak pidana asal pencucian uang dapat berjalan dengan optimal. PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengajukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal serta Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Mahkamah Konstitusi, selain itu juga dapat menggunakan pendekatan multidoor agar tidak menghambat proses penegakan hukum.