PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN SWASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS)

• Main Author: Zulfakri, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-07-17.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/919/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/919/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Penelitian ini dilakukan untuk persyaratan memperoleh gelar magister hukum dengan judul Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Perusahaan Swasta studi kasus putusan nomor 1/PDT.SUS- PHI/2016/PN DPS. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan putusan nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS, dan bagaimana implementasi aturan penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan swasta dikaitkan dengan putusan nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum diantaranya: 1) teori keadilan hukum dan 2) teori kepastian hukum. Metode penulisan Tesis ini adalah Yuridis Normatif dan sosiologis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang di analisis secara Kualitatif. Selanjutnya di analisis secara induktif dan deduktif. Hasil penelitian dinyatakan bahwa pengaturan hukum di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing sudah cukup baik dengan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yaitu setiap perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disetujui oleh menteri dan setiap tenaga kerja asing wajib memiliki izin kerja dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh kementerian tenagakerja dan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Namun dalam tataran implementasinya masih ditemui permasalahan tenaga kerja asing seperti penghapusan beberapa persyaratan penggunaan tenaga kerja asing, masih adanya tenaga kerja asing yang bekerja sebelum perizinannya dilengkapi, belum terimplementasikannya kewajiban alih keahlian dan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia pendamping dengan baik. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan terhadap tenaga kerja asing kurangnya pengawasan dari instansi terkait dalam penerapan aturan bagi tenaga kerja asing.