PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMUTUSAN MATA RANTAI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA - Sri Wijayanti, - (2019)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifnya pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan oleh warga negara asing sebagai upaya meminimalkan masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Dan untuk mengetahui jenis pidana yang diterapkan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika. Dengan adanya ketentuan pemberatan pidana khusus warga negara asing memberikan efek jera. Di samping itu, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori negara hukum. Negara hukum menjadi cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang serba teratur, tertib dan saling menjaga tegaknya masing-masing hak di antara sesama anggota masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. studi yang dilakukan oleh legal science pada umumnya dapat dikatakan bersifat normative, artinya hampir selalu mencari norma-norma hukum yang sebaiknya berlaku bagi suatu keadaan tertentu, di dalam menghadapi suatu keadaan atau situasi di dalam realitas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan oleh warga negara asing belum secara optimal dapat menimalkan peredaran narkotika karena diperlukan peningkatan upaya kerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia serta masih dibutuhkan sinergitas antar lembaga dan kementerian dalam memberantas sindikat narkotika jaringan internasional yang masuk melalui "pintu-pintu tikus" dari jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jenis pidana yang patut diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana mati dikarenakan kejahatan narkotika termasuk sebagai kejahatan extra ordinary yang melibatkan sindikat jaringan internasional. Kendala-kendala dalam pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian, terutama Polri, BNN dan TNI, serta diperlukan adanya revisi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama terkait dengan pengaturan zat psikoaktif baru, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana, penguatan aparat penegak hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pengaturan tim asesmen terpadu, dan pemanfaatan harta kekayaan/harta benda hasil tindak pidana narkotika.