KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PENGADAAN ALUTSISTA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA(Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)

• Main Author: Amelia Farissa Devi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/939/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/939/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, atas kerugian negara dari penyalahgunaan kewenangannya dalam pengadaan alusista TNI. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Teddy Hernayadi, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asas Pertanggung Jawaban dan Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alusista TNI pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 telah dilakukan melalui sistem memadukan sistem peradilan pidana umum dengan sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat penyidik yang berlaku sekarang. Dengan melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera), kemudian diajukan pada tingkat banding hingga kasasi di Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 adalah berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang melekat pada Terdakwa sebagai Mabidiakbia Pusku Kementrian Pertahanan RI, serta merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dimana perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.