TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA - Farhan, - (2019)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang memberikan rasa keadilan, khusus berkenaan dengan perkara narkotika dimana penyalah guna narkotika pantas dikenakan tindak pidana penjara atau tindakan rehabilitasi. Untuk mengetahui pengaturan atas penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang dimaksudkan dalam Pasal 127 seperti Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Di samping itu, untuk mengetahui layak tidaknya orang yang telah cukup umur atau dewasa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan teori penjatuhan putusan. Beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, dan teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, teori kebijaksanaan. Di samping itu, penelitian ini pun didasarkan pada teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normative. yang mencakup penelitian-penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum dan sejarah hukum narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim menerapkan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dua putusan pengadilan yang telah dianalisis pada perkara penyalah guna yang terbukti sebagai pecandu narkotika dan pengedar narkotika adalah didasarkan pada keberadaan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan KUHAP dalam menjatuhkan putusan hakim terkait dengan tindak pidana narkotika yaitu ditemukannya dua alat bukti yang dapat dijadikan sebagai Tersangka sebagai Pecandu Narkotika. Pada kedua putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini dengan menggunakan subsidair Pasal 127 Undang-Undang Narkotika diputuskan terdakwa tidak terbukti sebagai Pengedar Narkotika.Ketentuan Pasal 127 ayat (2) sebagai ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim pada kedua putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini tidak ditemukan kebebasan hakim dalam memberikan putusan perkara terkait dengan penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika karena didasarkan pada alat bukti, barang bukti dan keterangan ahli terkait dengan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika. Ketentuan Pasal 127 ayat (3) bagi orang yang cukup umur (dewasa) yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila dapat dibuktikan hanya sebagai Pecandu Narkotika dengan kategori korban Narkotika maka putusan hakim dalam memutuskan untuk menjalani rehabilitasi dengan beracuan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana Pecandu wajib untuk menjalani rehabilitasi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) didasarkan pada keterangan ahli.