TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM PERADILAN MILITER(Kajian Putusan No. 277K/MIL/2017) - Taufan Handriawan, - (2019)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami penjatuhan pidana atas pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan militer, dan untuk mengetahui bentuk pemidanaan atau putusan pidana bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di samping itu, untuk mengetahui konsep dan bentuk pembaharuan dalam system peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori hukum pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan atau gambaran yang logis dan sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika oleh anggota militer dalam sistem peradilan militer dengan cara menentukan dasar-asar dan pengaturan-pengaturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam dengan ketentuan pidana karena pada Pasal 1 KUHPMiliter mengatur pemberlakuan ketentuan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dimana prajurit atau anggota militer didakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga peradilan militer dapat menyertakan sebagai perkara koneksitas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bentuk pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan KUHPMiliter dilaksanakan melalui koneksitas antara sistem peradilan militer dengan sistem peradilan umum dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Narkotika sehingga bentuk pemidanaan terhadap anggota militer pada studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah berdasarkan ketentuan hukum pidana, berupa pidana penjara. Pembaharuan hukum sistem peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI adalah menjamin pada keteraturan yang dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya dimana hukum pidana militer maupun hukum pidana umum bukan sebagai alat melainkan sarana pembaharuan yang hidup dalam masyarakat dengan mengacu pada kajian studi putusan Nomor 277/K/MIL/2017 dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer mengaitkan hubungan antara peradilan militer dengan peradilan pidana umum karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extra ordniary) sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan ketentuan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.