STUDI FENOMENOLOGIS TERHADAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI KABUPATEN KLATEN

• Main Author: SETIYANI, HERMIN (Author)
• Format: Book
• Published: 2011.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/14269/1/2._HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/2/3._BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/5/4._BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/6/5._BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/8/6._BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/12/7._BAB_V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/17/8._BAB_VI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/14269/26/9._DAFTAR_PUSTAKA.pdf
• Keywords: HG Finance

Studi fenomenologis terhadap proses penyusunan anggaran diKabupaten Klaten adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku para aparatur dalam proses penyusunan anggaran daerah pada satu SKPD. Penelitian ini dilakukan pada unit Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai sebuah komunitas organisasi yang menyelenggarakan proses penyusunan anggaran. Sebagai informan terpilih adalah Anggota Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengkajian dokumen. Alasan pemilihan kasus adalah bahwa jika anggaran berbasis kinerja, benar-benar dapat diterapkan pada unit penelitian, maka akan dicapai transparansi, akuntabilitas dan juga efektifitas tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Setelah dilakukan analisis seluruh data, informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran Kabupaten Klaten sudah menerapkan system perfomance budgeting yang pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Pedoman penyusunan anggaran adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa kendala dan hambatan dalam proses penyusunan anggaran berbasisi kinerja antara lain (1) Skedul penetapan APBD yang kurang efisien (2) Keterbatasan anggaran (3) Pengetahuan SDM yang belum sesuai dengan beban kerjanya (4) Sinkronisasi antara legeslatif dan esekutif.