Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

• Main Authors: Hayati, Chusna Nur (Author), , Johana Jusak, S.H., M.Ag (Author), , Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/31553/1/HALAMAN_DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31553/2/BAB_I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31553/3/BAB_II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31553/4/BAB_III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31553/6/BAB_IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31553/8/DAFTAR_PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31553/10/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yang diskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, diambil dari Pengadilan Agama Surakarta. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa studi pustaka dan sumber data sekunder berupa wawancara interview. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif, mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dalam literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan. Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Adapun mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.